Home Headline News Membaca Rentetan Peristiwa Menjelang Pelantikan 20 Oktober

Membaca Rentetan Peristiwa Menjelang Pelantikan 20 Oktober

0
Massa demo hari ini di depan Gedung DPR. Foto: M.Kusdharmadi

JAKARTA.PE – Sadar atau tidak, jika melihat rentetan peristiwa selama dua bulan terakhir ada skenario tajam yang berupaya menggagalkan Joko Widodo sebagai presiden untuk kedua kalinya. Caranya mengemas isu-isu lokal secara spesifik dan menggulirkannya secara nasional.

Ya, ini bisa dicermati dari peristiwa yang menarik perhatian publik. Dari meletusnya rasisme Papua, disusul gerakan Papua Merdeka, revisi UU KPK, pembahasan UU KHUAP, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sampai peristiwa Wamena yang menelan korban jiwa baik sipil maupun TNI.

“Dari skenario yang dipasang, akan menimbulkan reaksi publik. Logikanya begitu. Dan lagi-lagi yang dituju adalah Jokowi yang Oktober nanti akan dilantik sebagai Presiden,” terang pengamat Hukum dan Tata Negara, Yusdiyanto Alam kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Menurut Yusdiyanto, agitasi, propaganda dan provokasi, memang biasa dimainkan dalam menyerang lawan politik. “Jadi ini bukan persoalan regulasi, aturan hukum yang terus mendapata penentangan, atau keamanan semata. Ada yang memanfaatkan isu ini untuk tujuan sesuatu. Rencana menggulingkan kekuatan pemenang dalam Pilpres sebenaranya sudah bisa dicermati pada persitiwa 23 Mei lalu,” terangnya.

Namun, Yusdiyanto tidak bisa menuding siapa dalang atau aktor yang bermain di balik peristiwa ini. “Tidak bisa begitu, tidak baik. Etikanya tidak pas. Tapi secara rasional, peristiwa-peristiwa ini bisa dicermati secara nalar kok. Contoh saja soal UU KPK, kubu yang selama ini meminta revisi, eh berbalik arah menolak. Jelas tidak rasional. Ini sengaja dimainkan, hukum kok bertumpu pada kekuatan politik, ini tidak elok,” tandasnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Syaiful Bahri Ansyori mencium adanya upaya agar Joko Widodo atau Jokowi gagal dilantik menjadi Presiden untuk kedua kalinya pada Oktober mendatang.

Menyusul adanya kerusuhan di Papua dan Papua Barat baru- baru ini, termasuk peristiwa di Wamena yang didorong oleh isu rasis yang terpapar di media sosoal. “Ada upaya untuk menjatuhkan Jokowi agar supaya tidak dilantik. Ini harus ditindak tegas,” kata Syaiful Bahri Ansyori.

Menurutnya, pemerintah harus berusaha keras agar konflik tidak meluas ke daerah lain. Keamanan dan intelijen harus diutamakan karena kelompok radikal yang membawa konflik agama dalam kesuruhan di tanah cenderawasih harus ditindak tegas. “Jadi mereka ingin seperti di timur tengah,” ujarnya.

Adanya pihak luar yang diduga sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Syaiful Bahri mengatakan nama-nama seperti aktivis Papua Merdeka Benny Wenda harus dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Benny dituding oleh pemerintah sebagai dalang kerusuhan. Benny Wenda merupakan orang asli Papua, namun kini masih dipertanyakan status kewarganegaraannya karena beliau sudah menetap lama di Inggris. “Polisi harus bisa mengejar Benny Wenda. Kalau tinggal di negara luar, ya kembali ke Indonesia pertanggungjawabkan perbuatannya,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan setelah itu kasus Benny Wenda segera diajukan ke pengadilan. Hal ini agar hukum ditegakkan. Kelompok garis keras yang ingin membuat Papua dan Papua Barat terpisah dari Indonesia harus diantisipasi. Jangan diperbolehkan masuk ke Indonesia karena ini membahayakan konflik agama. Namun ia tidak sepakat adanya larangan warga negara asing atau WNA tidak boleh masuk ke Papua dan Papua Barat.

Pasalnya, tidak semua WNA ke Papua dan Papua Barat ingin membuat kerusuhan. Ada juga yang niatnya datang untuk berwisata. Sehingga katanya harus dipilah-pilah WNA yang ingin masuk ke Papua dan Papua Barat.

Terkait kronologi kerusuhan di Papua maupun Wamena, Syaiful Bahri berpandangan tidak terlalu yakin apabila kerusuhan ini tidak ada provokatornya. Pasti ada. Sebab itu harus diantisipasi oleh pemerintah adanya provokator untuk membuat Papua dan Papua Barat terjadi kerusuhan. “Kanalisasi segera jangan dibiarkan,” katanya.

Ia juga mencium ada upaya kerusuhan di Papua dan Papua Barat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Seharusnya, para pemberontak di Papua dan Papua Barat dibina agar WNI sadar bahwa NKRI harga mati. “Lebih banyak politisnya masalah Papua ini. Jadi pemerintah harus serius membangun Papua,” pungkasnya.

Terpisah Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, Willy Prakarsa mengatakan, skenario yang dibuat memang berhasil menarik perhatian publik. “Situasi sengaja dibuat panas, mulai dari rusuh Papua, revisi UU KPK, Karhutla dimaksimalkan. Sehingga isu pemberantasan narkoba, korupsi dan terorisme tidak lagi monoton alias memiliki teman isu gaya baru,” terangnya.

Willy juga mengungkapkan keprihatinannya terkait cara-cara tersebut yang menurutnya tidak menghasilkan hal-hal positif terhadap pembangunan sebuah kerbersamaan dan persatuan antar sesama anak bangsa. “Aksi-aksi demonstrasi yang dipertontonkan untuk menjaga dan terus memperbesar isu-isu tersebut sudah menjadi ajang rekreasi politik. Hanya sebatas menghambur-hamburkan uang,” tuturnya.

Willy lantas menyebutkan, inilah yang membuat rakyat Indonesia muak oleh kebrutalan lawan-lawan politik Jokowi. “Semakin Jokowi diganggu kinerjanya, maka rakyat akan semakin mencintainya. Saya sendiri mengutuk orang-orang yang mengganggu pemerintahan Jokowi dan pelantikannya pada 20 Oktober mendatang, semoga mereka pada bintitan semuanya,” tandasnya. FIN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here