Home Palembang Ratu Dewa: Jangan Kambinghitamkan Pekerjaan

Ratu Dewa: Jangan Kambinghitamkan Pekerjaan

0
Drs Ratu Dewa


Kadin BPPD Akui PAD Naik

PALEMBANG, PE – Terkait temuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Drs Ratu Dewa adanya puluhan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non PNSD di lingkungan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang memanipulasi absensi sidik jari, nasibnya kini mendapat Surat Peringatan (SP) I.

Parahnya tindakan ini dilakukan lebih dari 60 pegawai dengan modus menitip jari teman ini, tentu sangat mencoreng citra sebagai abdi negara. Tindakan indisipliner para ASN itu dilakukan agar bisa lolos absensi, disaat tidak masuk bekerja ataupun saat datang terlambat ke kantor.

Ratu Dewa mengungkapkan, sidak yang dilakukan kemarin hanya sebagai awal penegakkan disiplin bagi pegawai Pemkot Palembang. Dia mengatakan, manipulasi absen sidik jari yang dilakukan bukan hanya terjadi di BPPD Kota Palembang, namun tak menutup kemungkinan Organisasi Perangkat (OPD) lainnya juga melakukan hal sama.

“Ada juga kemarin kita dapati yang bermain di tingkat UPTD di kecamatan,” ujarnya. Untuk itu, dia telah memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengecek seluruh OPD. Selain itu, harus ada sekretaris/sub bagian umum kepegawaian yang nongkrong.

“Mereka itu modusnya begini, dari lima jari itu bisa untuk beda-beda orang. Ketika sudah dua kali muncul, dan ketahuan sidik jarinya di BKPSDM berbeda,” jelasnya. Selama ini mesin absensi yang digunakan di masing-masing OPD, bentuknya hanya jenis sidik jari (finger print) tanpa dilengkapi dengan kamera. Inilah yang menurut Dewa, menjadi kelemahan yang harus segera diperbaiki.

“Ke depan kita akan lengkapi dengan mesin absensi yang juga merekam wajah, sehingga sulit untuk di manipulasi,” tegas Dewa seraya mengatakan, jika Pemerintah berupaya untuk mengalokasikan anggaran penyediaan alat absensi rekam wajah.

Tindakan manipulasi data absensi, kata Dewa, sebenarnya hal yang fatal dan melanggar disiplin seorang pegawai. Oleh karenanya, Pemerintah tak segan untuk memberikan sanksi, mulai dari peringatan tertulis SP 1, SP 2, hingga SP3.

“Kalau sudah tiga kali terima surat peringatan, maka dampaknya akan ada penundaan pembayaran gaji berkala, penurunan pangkat sampai pemberhentian. Seperti kemarin, Surat Peringatan sudah kita berikan ke yang bersangkutan,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Palembang menindak tegas dan tak segan memberikan label tertulis bagi pegawai yang melakukan tindakan Indisipliner disaat apel pagi. “Seperti di MOS lah bentuknya, isi tulisannya saya tidak disiplin,” ujarnya.

Sementara itu terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin mengaku, para pegawai di bawah naungannya yang didapati memanipulasi data absensi sebenarnya didasari karena tingginya tuntutan beban kerja BPPD. Apalagi, dengan target PAD di 2020 yang dicanangkan Rp 1,5 Triliun tentu kinerja guna mencapai realisasi juga perlu digenjot lagi.

“Tuntutan kerja tinggi, Kadang mereka ada yang kerja sampai malam, pagi harus ke lapangan dan belum ke kantor lagi untuk absen. Dengan kondisi ini mungkin terbesit mereka untuk nitip absen. Tapi prinsipnya mereka masuk kerja,” ujarnya.

Meski demikian, tindakan tegas berupa surat peringatan tetap diberikan pada para pegawainya agar tidak mengulangi hal serupa. BKPSDM pun telah mereset mesin absensi, sehingga tidak akan terjadi lagi. “Sudah direset, ditutup, bahkan diawasi BKPSDM, rasanya tidak mungkin lagi. Sebenarnya hal ini terjadi bukan di kita saja, tapi di tempat lain juga ada,” tepisnya. DYN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here