Home Sumsel Rehabilitasi Hutan Lindung di OKUS Diguyur Dana Rp 88 Milyar

Rehabilitasi Hutan Lindung di OKUS Diguyur Dana Rp 88 Milyar

0
Sosialisasi Program Rehabilitasi Hutan Lindung yang dihadiri masyarakat berbagai wilayah, Kades, Camat di Aula Kantor Bupati OKUS.

MUARADUA. PE – Kementrian Kehutanan melalui Balai Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi dan Ketahun Bengkulu mengucurkan dana Rp 88 Milyar, untuk melakukan Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Dimana, untuk tahun anggaran 2019 Balai Besar DAS Musi Palembang akan merehabilitasi 2.300 Hektar Hutan Lindung dengan anggaran sekitar Rp 19 Milyar.

Sementara, Balai Besar DAS Ketahun Bengkulu akan melakukan program Rehabilitas 7.250 Hektar Hutan Lindung dengan total anggaran mencapai Rp 69 Milyar.

Kepala Balai Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi Palembang Siswo S HUT MSi menyebut, program rehabilitasi sendiri dilakukan Balai Besar DAS Ketahun Bengkulu dan Balai Besar DAS Musi.

“Ada dua balai yang melaksanakan program Rehabilitasi Hutan Lindung di OKU Selatan. Untuk Ketahun Bengkulu dananya Rp 69 Miliar, dan Balai Besar DAS Musi Rp 19 Milyar,” ujarnya usai Sosialisasi Program RHL dihadiri masyarakat berbagai wilayah, Kades, Camat di Aula Kantor Bupati, Senin (10/9).

Program rehabilitasi Hutan Lindung dilaksanakan selama 3 tahun kedepan tersebut dipastikan tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami pastikan tak ada pencabutan tanaman milik masyarakat, dan tak ada pengusiran sesuai isu kini tengah beredar. Pemerintah hanya melaksanakan program dengan cara melakukan penanaman pohon seperti, Pinang, Durian dan Jengkol,” katanya.

Mengenai masyarakat ada di sejumlah wilayah masuk program ada penolakan, dia menyebut hal tersebut hanya sebatas misskomunikasi antara perusahaan pelaksana dengan masyarakat.

“Kalau ada penolakan, itu sebatas ada kesalahan informasi diterima oleh masyarakat, karena mereka tentu merasa dirugikan dengan isu ada peralihan lahan keperusahaan. Kami memastikan, tak ada peralihan lahan kini dikelola masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo B. Commerse memastikan program Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) adalah program pemerintah pusat yang tak akan membuat sulit masyarakat sekitar.

“RHL harus didukung masyarakat, hanya saja untuk sosialisasi dan Informasi masih belum sampai, ini adalah program langsung pemerintah pusat, tentu tak akan merugikan masyarakat,” ungkap Popo Ali.

Dia meminta, program tersebut jangan sampai ada pertanyaan, sehingga dapat menimbulkan konstelasi di masyarakat diwilayah Program RHL tersebut. DRE

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here