Home Palembang Sekda Kota Instruksikan OPD Inventarisir Aset Daerah

Sekda Kota Instruksikan OPD Inventarisir Aset Daerah

0
Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa (kiri) saat meminta agar OPD melakukan inventarisir asset daerah.

PALEMBANG, PE – Belum adanya sinkronisasi terkait aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Drs Ratu Dewa untuk mengintruksikan Organsasi Perangkat Dinas (OPD) segerea menginventarisir seluruh aset daerah. Hal ini dilakukan, guna menertibkan jumlah aset tetap agar lebih transparansi.

“Rapat kita ini bertujuan untuk mengsinkronisasikan keberadaan aset, baik di lapangan maupun data yang ada,” ujarnya Jumat (5/7) usai rapat bersama BPKAD Kota Palembang di ruang rapat II.

Menurutnya, inventarisir ini sangat penting guna melihat real keberadaan aset tersebut sesuai dengan di lapangan atau tidak. “Contohnya barang seperti meja di suatu OPD, wujudnya masih atau tidak. Inilah yang akan ditertibkan,” katanya.

Ia meninta kepada BPKAD untuk membentuk tim khusus yang akan bertugas untuk mencatat, sekaligus melihat kenyataanya di lapangan. “Tim ini meliputi BPKAD, inspektorat, Pol PP dan bidang hukum. Kita berharap tahun ini masing-masing OPD bekerja dan langsung mendata asetnya, target kita 2020 semuanya rampung,” harapnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu, Sekda meminta untuk inventarisir aset-aset yang ada di Pemkot.

Dia berharap, agar yang ada di catatan dengan aset yang ada di lapangan singkron. “Rapat terkait inventarisir aset yang dibuku dan di lapangam tidak singkron. Contohnya barang ada tiga barang, tetapi harus ada wujudnya,” jelas Hoyin.

Menurutnya, Sekda sebagai pengelola aset wajib harus menertibkan aset. Sebab, Pemkot sendiri memiliki aset tetap total sebesar Rp14 triliun.

Ia juga meminta, agar inventarisir secara komprehensif ditarget 2020 harus rampung. Aset senilai Rp 14 triliun itu, berupa aset tetap kantor, gedung leding, barang-barang lainnya. “Kita membentuk tim dari BPKAD, Inspektorat, bidang hukum PolPP dan anggota tidak tetap OPD masing-masing untuk mendukung percepatan inventarisir,” kata dia.

Kemudian ke depan, seluruh OPD harus jelas, yakni melakukan serah terima kepada BPKAD. DYN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here