Home Nasional Soal Penyadapan KPK, Izin Dewas Untungkan Koruptor

Soal Penyadapan KPK, Izin Dewas Untungkan Koruptor

0
Chairul S Matdiah

PALEMBANG, PE. – Pengamat sosial dan politik Sumatera Selatan Joko Siswanto mengatakan, revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Pelemahan itu sangat kasat mata.

Ia mengambil contoh soal penyadapan, yang harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas selama 1x 24 jam.

“Penangkapan koruptor selama ini melalui operasi tangkap tangan (OTT). Tentu diawali dengan penyadapan. Dan penyadapan itu merupakan kebebasan KPK, tanpa ada yang menghalangi. Sekarang harus minta izin. Bukannya itu pelemahan,” ujarnya, Jumat (20/9).

Dikatakannya, bisa jadi si tersangka yang mau ditangkap ini main mata dengan petugas. Sehingga akhirnya malah tidak jadi ditahan. “Pastilah akan terhambat kalau harus minta izin dulu untuk menyadap,” tukasnya.

Politisi dari Partai Demokrat Sumatera Selatan Chairul S Matdiah juga tidak sependapat, kalau KPK harus minta izin Dewan Pengawas untuk menyadap tersangka koruptor.

“KPK jadi tidak independen. Tak perlu minta izin. Bagaimana mau menangkap seseorang kalau dia mau minta izin dulu,” ujarnya.

Pemerintah dan DPR sepakat membatasi kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK). Pembatasan kewenangan penyadapan diatur dalam Undang-undang (UU) KPK yang baru saja direvisi dan disahkan di Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9).

Pasal 12B ayat (1) UU KPK menyatakan, penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas. Untuk mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, Pimpinan KPK mengajukan permintaan secara tertulis. Dewan Pengawas dapat memberikan izin penyadapan dalam waktu 1×24 jam. Kemudian pada Pasal 12B ayat (4), penyadapan dilakukan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam jangka waktu yang sama.

Selain itu, Pasal 12D ayat (2) menyatakan hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan. Ada pula ketentuan pidana bagi pejabat atau orang yang menyimpan hasil penyadapan. Seluruh ketentuan terkait pembatasan penyadapan itu sebelumnya tidak diatur dalam UU KPK sebelum direvisi. CIT

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here