Home Sumsel Musi Banyuasin Tak Ada Kata Sepakat, Sidang Gugatan Pj Wako Berlanjut

Tak Ada Kata Sepakat, Sidang Gugatan Pj Wako Berlanjut

0
Mediasi kasus gugatan terhadap Mantan Penjabat Wako, H Richard Chahyadi AP MSi yang diajukan sejumlah ASN Pemkot Prabumulih.

PRABUMULIH.PE- Sidang gugatan Mantan Penjabat Wako, H Richard Chahyadi AP MSi beragendakan mediasi Selasa (11/6) terus berlanjut. Sayangnya mantan Pj Wali Kota Prabumulih itu tidak hadir, dan membuat kecewa para Aparatur Sipil Negara (ASN) terkena imbas kebijakan tergugat pada sidang kedua ini.

H Richard Cahyadi AP MSi tidak datang dan hanya diwakilkan kuasa hukumnya, Redho Junaidi SH MH. Meski, sidang mediasi diketuai Hakim Mediator, Dendy Firdiansyah SH sempat berlangsung, namun belakangan diketahui tidak tercapai kesepakatan damai. Sehingga, akhirnya gugatan terhadap Mantan Pj Walikota Prabumulih terus dilanjutkan.

Menurut Kuasa Hukum Pemkot Prabumulih, Yulison Ampirani SH didamping Mudjiono SH menjelaskan, 21 ASN menggugat mantan Pj Wali Kota H Richard Cahyadi AP MSi seluruhnya hadir untuk bermediasi. Tetapi, disayangkan niat baik tidak disambut dengan tidak hadirnya Mantan Pj Walikota tersebut.

“Harusnya mantan Pj Wali Kota hadir, untuk mediasi langsung dengan ASN. Tetapi, nyatanya tidak. Kita kecewa sekali, memang sempat mediasi dengan kuasa hukumnya. Tetapi, tidak tercapai kata sepakat sehingga sidang gugatan dilanjutkan dan tidak ada mediasi lagi,” ujar Yulison.

Yulison mengatakan, kalau hadir mantan Pj Wali Kota bisa mengetahui keinginan ASN yang dirugikan akibat kebijakannya. Baik, materil dan immateril. “Kalau tidak hadir, wajar kalau tidak terjadi kata sepakat pada mediasi ini. ASN sendiri, jelas memilih sidang gugatan dilanjutkan,” bebernya.

Menanggapi, soal pernyataan kuasa hukum tergugat, kalau para ASN salah gugatan ke mantan Pj Wali Kota secara pribadi, Yulison mengatakan, kalau gugatan diajukan sudah tepat. Apalagi, Mantan Pj Wali Kota, telah menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan mutasi ‘abal-abal’ sehingga merugikan ASN.

“Kita menggugat Richard secara pribadi, karena penyalahgunaan wewenang dilakukannya. Atas mutasi ‘abal-abal’, tidak sesuai aturan ketentuan. Selain itu, didasari hasil keputusan PTUN telah diajukan dua ASN,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Hukum dan Perundang-Undangan (Pe-UU), Beny Rizal SH MH melalui Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum HAM, Wiwik Liswaty SH, juga menyatakan, kekecewaannya atas tidak hadirnya mantan Pj Wako.

Menurutnya, tidak mau menghadapi langsung mediasi dengan ASN, mantan anak buahnya tersebut. “Karena, tidak ada kesepakatan di mediasi. Jelas, sidang gugatan ini dilanjutkan. Kita berharap hukum ditegakkan sesuai aturan. Apalagi sudah jelas ada penyalahgunaan wewenang oleh Mantan Pj Wako, yang merugikan ASN terkena mutasi tersebut,” terangnya.

Lanjut Wiwik, para ASN yang menggugat juga sudah sepakat untuk melanjutkan gugatan tersebut, sehingga Mantan Pj Wako mempertanggung jawabkan kebijakannya di mata hukum sesuai ketentuan. “ASN juga telah sepakat, karena tidak ada kata sepakat pada mediasi dan Mantan Pj tidak hadir. Gugatan terus dilanjutkan,” akunya.

Terpisah, Ketua Pengadilan Negeri (PN), AA Oka PB Gocara SH MH melalui Humas, Dendy Firdiansyah SH juga tidak menampik, ada mediasi antara kuasa hukum dan para pengugat para ASN. “Terjadi mediasi tadi, hasilnya kita laporkan kepada Ketua PN,” ucapnya sambil enggan menyebutkan, hasil mediasi.

Sambungnya, sidang gugatan akan kembali dilanjutkan dan diagendakan oleh panitera PN. “Sidang akan kita lanjutkan lagi, usai mediasi ini,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Richard Cahyadi AP M.Si melalui Kuasa Hukum Ridho Junaidi SH MH mengatakan, tidak hadirnya Richard dikarenakan ada tugas kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan, dan secara hukum beliau pada mediasi telah menghadiri melalui kuasa hukum, dimana itu diperkenankam secara hukum.

Selain itu juga, bahwa gugatan penggugat error in personal salah pihak yang digugat, karena inti permasalahkan dalam gugatan adalah adanya SK mutasi dari Pj Wali Kota.

“Harusnya yang digugat adalah Pemkot Prabumulih, bukan Pak Richard. Karena beliau pribadi tidak ada kewenangan untuk melakukan mutasi, yang ada kewenangan adalah Pemkot Prabumulih. Dan gugatan TUN yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, justru membuktikan bahwa SK mutasi tersebut adalah keputusan pejabat TUN,” ungkap Ridho

Poin terakhir, penggugat juga melakukan gugatannya dalam kapasitas pribadi bukan dalam kapasitas jabatan (ASN,red). Selain itu dari 4 orang kuasa hukum penggugat, ada 2 orang dari bagian hukum Pemkot Prabumulih sebagai kuasa penggugat.

“Makanya atas hal tersebut tidak diperkenankan secara hukum. Karena bagian hukum Pemkot ikut membantu dari para penggugat. Dalam hal ini cenderung terjadi keanehan. Sebab seyogyanya Pemkot Prabumulih yang digugat, akan tetapi justru bagian hukum pemerintah daerah yang menjadi kuasa hukum dari para penggugat. Berdasarkan gugatan secara pribadi,” tandasnya. RAY/MUH

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here