Home Headline News Tak Punya Damkar dan Apar, Izin Perusahaan Perkebunan Dicabut

Tak Punya Damkar dan Apar, Izin Perusahaan Perkebunan Dicabut

0
Gubernur Sumsel H Herman Deru saat memberi sambutan pada pembukaan focus group discussion Pengendalian dan Pencegahan Karhutbunla di Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan.

PALEMBANG.PE- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menginstruksikan kepada Bupati dan Wali Kota di Sumsel, untuk menginventarisir Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Lokasi Perusahaan yang sudah dikeluarkan. Jika ada perusahaan melanggar klausul yang ada di persyaratan perizinan, bekukan operasionalnya.

“Di dalam izin lokasi dan IUP, ada syarat-syarat batas waktu dan sebagainya. Kita tegaskan saja. Kita cabut saja. Kita hentikan izinnya. Kalau itu saya pikir tidak perlu menunggu proses pengadilan. Karena ada kriteria izin yang bisa kita cabut. Kalau dia melanggar masalah waktu dan tanggung jawab lain. Termasuk pembayaran PBB,” kata Herman Deru kepada wartawan seusai membuka Focus Group Discussion yang mengambil tema Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Rabu (16/10) pagi.

Dikatakannya, ini di luar soal hukum. Kalau proses itu tetap jalan. Sudah ada korporasi yang jadi tersangka. “Tapi yang administrasi, saya sudah perintahkan bupati dan walikota untuk menginventarisir IUP dan izin lokasi yang sudah keluar. Perusahaan yang lahannya tidak terbakar juga,” ucapnya.

Ia melanjutkan, pihaknya akan melakukan sidak ke seluruh perusahaan perkebunan bersama Bupati dan Wali Kota, berikut Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya tentang kesiapan perusahaan perkebunan terhadap bencana kebakaran. Kesiapan di sini, seperti tim pemadam dan alat pemadamnya atau apar.
“Tidak bisa juga kita diamkan. Saya sudah izin di rapat Forkopimda tadi, saya akan buat Pergub. Bahwa setiap perusahaan perkebunan punya tanggung jawab sosial pada masyarakatnya terkait kebakaran ini. Radiusnya tinggal. Saya minta masukan dari Bupati dan Wali Kota. Radius berapa dia harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Baca Juga  Temui Gubernur Herman Deru, Komisi V DPR RI Dukung Aspirasi Rakyat Sumsel

Kalau dilihat dari patroli udara, ia melanjutkan, kebun-kebun milik perusahaan perkebunan minim kebakaran. Justru areal sebelahnya yang terbakar. “Apa ini karena egoisnya, ketidakpeduliannya. Atau banyak hal lagi. Maka di FGD ini saya berharap betul-betul kita laksanakan dengan sepenuh hati demi cinta kita pada daerah kita,” ucapnya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, bicara penegakan hukum ada tiga instrumen penting, administratif, perdata, dan pidana. Dari sisi instrumen administratif, kepala daerah yang mengeluarkan izin lingkungan perusahaan. Di dalam perizinan itu tertera kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan perusahaan, salah satunya memiliki tim pemadam kebakaran.

“Kalau kepala daerah menugaskan petugasnya melakukan pengawasan intensif di perusahaan tersebut. Kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran, kepala daerah bisa memberikan sanksi. Mulai dari teguran, pembekuan, dan pencabutan izin,” katanya saat jadi pembicara diskusi.

Kendala di lapangan, ia melanjutkan, banyak kepala daerah tidak mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk bidang pengawasan. “Padahal di Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus ada. Kepala daerah selaku pemberi izin lingkungan, harus memiliki tim pengawas lingkungan,” ujarnya. CIT

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here