Home Sumsel Tes Urine untuk Perpanjangan Kontrak TKST Muratara Dikeluhkan

Tes Urine untuk Perpanjangan Kontrak TKST Muratara Dikeluhkan

0

MURATARA,PE- Adanya pemberlakuan tes urine bebas narkotika bagi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk menyambung kontrak menjadi Tenaga Kerja Sukarela Tetap (TKST) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun 2020, banyak menuai keluhan dari TKS di sejumlah OPD dan SKPD Kabupaten Muratara, Selasa (14/1).

Pasalanya berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Sekda Muratara sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), terdapat biaya sebesar 250 ribu untuk biaya pergantian alat tes urine dan berbeda dengan surat yang dikeluarkan Bupati Muratara.

Seperti Diungkapkan YP, salah satu TKST di salah satu OPD Muratara mengatakan, apa pemerintah tidak kasihan dengan nasip mereka, sedangkan ada yang berstatus sudah TKST saja dengan honor kisaran Rp 750 Ribu ke bawah yang menerima setiap bulannya berat harus mengeluarkan biaya itu, apalagi kalau mereka yang baru mau diangkat belum memiliki gaji dan belum tentu juga lulus.

Kalau informasi yang dia dapat, bahwa uang itu sebagai biaya pergantian alat tes urine itu. “Tetapi kalau bisa kenapa tidak pemerintah mencari solusi lain untuk biaya tes urine itu, sedangkan seperti acara-acara yang bisa dibantu dari program CSR perusahaan kemarin bisa, kenapa untuk meningkatkan kesejahteraan honor tidak bisa,” keluhnya.

Sebagai masyarakat, dia berharap pemerintah ada kebijakan lain karena sesama TKS seperti dia banyak juga yang mengeluh karena uang 250 ribu itu bisa untuk makan bagi yang berkeluarga. “Sedang honor saja kalau dikatakan cukup juga jauh dari kata cukup, maka harus dikeluarkan untuk hal itu, jadi kami mohon pemerintah bisa bijak,” harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan IT, TKS yang belum diangkat. Dia meminta kepada pemerintah cari solusi lain, jangan dibebankan kepada mereka biaya itu, “Berat Pak, ini saja belum menerima honor apalagi mau cari uang itu. Harapan semoga kebijakan itu bisa diubah, kasihan dengan kami ini yang baru saja mau diangkat, “keluhnya.

Terpisah, Sekda Muratara H Alwi Roham ditemui di ruangannya mengatakan, kebijakan itu sebenarnya untuk kedisiplinan saja, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungan Pemerintah Muratara. Terkait biaya sendiri, sebenarnya Pemda tidak memberatkan kepada TKS, karena bisa diambil kebijakan oleh OPD dan SKP terkait bagaimana baiknya.

“Jadi terkait untuk biaya pergantian alat tes urine, itu semua bisa dikaji ulang. Karena sejauh ini sudah ada dinas yang sudah melaksanakan tes urine itu dengan biaya mereka sendiri, dan bisa jadi ada kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Kepala OPD yang terkait. Oleh karena itu semua akan kita kaji kembali,” ungkapnya singkat. SON

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here